Kota Bekasi - Demo dari Korps perempuan PMII Kota Bekasi terkait keterlambatan pengesahan Perlindungan Anak, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, disesalkan Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, seharusnya pendemo yang didominasi perempuan ini jangan menyalahkan Bapemperda, karena tugas fungsi Bapemperda sudah selesai dan sekarang sudah menjadi kewenangan pimpinan DPRD Kota Bekasi.
"Intinya bahwa Raperda terkait dengan gander, perempuan dan anak dari tahun 2022 sudah kami finalisasi di bapemperda dan itu bukan kewenangan kami kembali. Hal itu juga sudah kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kota Bekasi dan setelah itu pimpinan yang mempunyai kewenangan," ucap Bang Nico sapaan akrabny Jumat (20/05/23)
Lebih lanjut, Bang Nico menyatakan tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Bekasi untuk hal tersebut sudah finalisasi dan saat ini tengah dibahas atau dimatangkan di Pansus 41. Kemudian, menunggu paripurna DPRD untuk pembacaan hasil dan pengesahan menjadi Perda.
"Karena dari Bapemperda sudah finalisasi lalu diserahkan kepada pimpinan DPRD lalu kemudian pimpinan mengagendakan untuk Badan Musyawarah untuk dirapatkan penjadwalan pembentukan panitia khusus atau penjadwalan pembacaan hasil Panitia Khusus jadi semua ada di pimpinan. Raperda pengarusutamaan gender sudah dilakukan finalisasi di Bapemperda. Sekarang dalam tahap pembahasan dan dalam pansus 41. Jadi bukan di Bapemperda lagi," ungkapnya.
Dirinya yang juga mantan wartawan ini menyesalkan adanya agitasi saat demo tersebut yang mengatakan dirinya berbohong sebagai ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi.
"Demo tersebut ada yang meunggangi, sebut nama saya sebagai pembohong, saya akan tuntut klarifikasi dari PMII yang tidak kroscek terlebih dulu. Ini sudah sangat tendesius," Tegas Bang Nico
Seperti diketahui, saat lakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Kota Bekasi, Ketua Korps PMII Putri Kota Bekasi, Nina Karenina menduga ada keterlambatan dalam pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut.
"Tuntutan kita masih sama bahwa tiga raperda perempuan dan anak ini harus segera di sahkan karena sejak November telah dijanjikan kalau 2022 itu paling lambat akhir tahun akan segera di sahkan. Namun pada bulan Februari terakhir kami selalu menanyakan info tersebut katanya masih difasilitasi oleh Pemerintah Jawa Barat. Jadi bagaimanapun proses tersebut kita kawal yang pasti ujungnya harus kita kawal sampai diparipurnakan," ucap Nina. (GL)
