%20(2).jpeg)
Kota Bekasi - Ketua Umum Aliansi Pemuda Pembaharu Bangsa (APPB), Wawan menjelaskan, Pemerintah Kota Bekasi seharusnya berpihak terhadap masyarakat yang kurang mampu maupun warga yang berpenghasilan sedang.
Wawan menjelaskan pemerintah seharusnya hadir memberikan solusi bagi warganya yang ingin melanjutkan pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana amanat Undang-undang 1945 dan sekolah negeri merupakan pilihan utama setiap warga di Bekasi.
"Tugas Pokok dan Fungsi pemerintah tidak lain untuk selalu hadir dalam persoalan ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Terlebih persoalan pendidikan pun mereka (pemerintah-red) jangan menganggap remeh, karena itu sebagai modal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang memiliki cita-cita mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas," ucap Wawan.
Lebih lanjut, Wawan menjelaskan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah memberikan informasi bahwa jumlah kelulusan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2022/2023 mencapai 43.474. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah 9.736 siswa yang disinyalir gagal masuk kedalam sekolah negeri di Kota Bekasi.
"Dalam angka kelulusan pada angkatan 2023/2024 dengan daya tampung yang tidak sesuai dengan angkatan kelulusan yang mana masih ada yang belum dipastikan mengenyam dunia pendidikan sebanyak 9.736 siswa," ungkapnya.
Tentunya, kata Wawan, 9.736 anak bukanlah angka yang sedikit bila sampai terputus pendidikannya. Dampaknya adalah citra Pemerintah Kota Bekasi sangat buruk, karena mengabaikan pendidikan anak bangsa.
"Saya kira Dinas Pendidikan Kota Bekasi jangan main-main urusan pendidikan. Apalagi mereka cenderung berpihak kepada perguruan swasta daripada mengikuti keinginan rakyatnya," tandas Wawan.
Kendati begitu, Wawan tidak mempersoalkan anak-anak yang masuk ke swasta dengan catatan secara ekonomi mampu memenuhi iuran yang ditetapkan oleh sekolah swasta. Namun, Wawan meyakini, sebagian besar masyarakat di Kota Bekasi menginginkan sekolah negeri karena biaya yang dikeluarkan tidak terlampau besar.
"Kondisi hari ini sangat realistis apabila masyarakat ingin ke sekolah negeri. Biayanya jelas ditanggung oleh pemerintah melalui pajak dan pendapatan dari rakyat juga. Jadi, kalau ada narasi yang menggiring masuk ke swasta, ini kita pertanyakan kehadiran pemerintah untuk rakyat atau untuk pengusaha pendidikan," pungkas Wawan. (GL)
