 |
| Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Faisal SE. |
Lintas5.com, Kota Bekasi- Aksi jajaran Bawaslu tak mau hadiri undangan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi pada Kamis (13/7/2023) dinilai sikap yang terlalu lebay.
"Masa karena ada kalimat 'evaluasi' di undangannya, gak mau hadir. Mereka (Bawaslu Kota Bekasi) menilai kita ga punya kewenangan mengevaluasi kinerja mereka. Lah waktu minta anggaran kan yang dicari DPRD,"ungkap Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Faisal. Kamis (13/7/2023) malam.
Politisi asal Partai Golkar ini menuturkan, pihaknya bukan mau mengevaluasi Bawaslu sebagai sebuah lembaga. Tapi kinerja dan aturan yang telah dijalankan dengan membuat keputusan menurunkan alat sosialisasi Bacaleg yang akan ditanyakan.
"Kan rapat tersebut merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya dengan KPU dan Bawaslu. Saat ini pun kita paham yakni tahap sosialisasi. Artinya kalau kita memasang alat sosialisasi bergambar partai, gambar Bacaleg bahkan nomer urut pun boleh. Sepanjang tidak ada kalimat ajakan mencoblos atau mendukung,"tutur Faisal.
Dirinya menceritakan, ada keputusan dari Bawaslu dan jajaran di bawah nya seperti Panwascam yang menurunkan alat peraga sosialisasi yang menurut aturan KPU itu diperbolehkan.
"Kita akan undang lagi mereka (Bawaslu) dan tidak akan ada kalimat evaluasi. Tapi inti bahasanya tetap yang akan kita pertanyakan soal yang sama itu,"cetusnya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyahil mengaku tidak mau memenuhi undangan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi dengan alasan ada kalimat evaluasi yang menjadi poin keberatannya.
"Emang mereka siapa (Komisi 1), masa kami dievaluasi sama dewan yang bukan kewenangannya,"ujar Ali.(*)
