 |
Pengunjukrasa di depan Mapolda Sulsel, Jum'at sore, 16 Juni 2023, tolak Polisi RW di Sulsel. (Foto: Okesulsel.com/ABDUL) |
Lintas5.com, MAKASSAR - Menyentak, usai konferensi pers tentang kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Ruang Lobi Mapolda Sulsel, Jum'at Sore, (16/2-2023), yang dipimpin langsung Kapolda Sulsel, Irjen Pol Setyo Boedi Moepoeni Harso, tiba-tiba saja muncul unjungrasa.
Namun, bukan tentang kasus TPPO, tapi tentang Polisi RW. Unjukrasa tepat di sisi pintu keluar depan Mapolda Sulsel sekira pukul 15.15 Wita. Demo yang sempat memacetkan arus kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan - karena menutupi sebagaian badan jalan - digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Megarezki Cabang Makassar.
Tidak main-main, kelompok pengunjukrasa yang hanya sekira puluhan orang itu membentangkan sejumlah spanduk yang intinya bertuliskan menolak Polisi RW di Sulsel.
Adalah Jenderal lapangan aksi unjukrasa, Muh Yusuf Iftitah yang tampil berorasi menyuarakan bahwa aksinya ini tidak bisa di-intervensi. Dalam pernyataan sikapnya yang juga dibuat dalam selembar kertas folio antara lain memaparkan, dalam narasi kebangsaan kita mahasiswa memiliki peranan penting dalam menjawab polemik-polemik yang terjadi di tengah masyarakat.
HMI, urainya, merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan tupoksinya sebagai social of control. Menanggapi program Polisi RW yang digencarkan Polri skala nasional mengundang banyak pertanyaan di tengah masyarakat.
Pengunjukrasa Justru Minta
Bhabinkamtibmas Dimaksimalkan
Di bagian lain pernyataan sikapnya diungkapkan, sesuai audience dengan pihak Polda Sulsel, 9 Juni 2023, pihak Polda Sulsel menuturkan bahwa hadirmya polisi RW sebagai bentuk upaya kepolisian menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, menjaga kamtibmas serta menjadi probleem solving di tengah masyarakat.
Komisariat HMI Megarezki justru menganggap program Polisi RW itu tidak realistis dengan mengacu pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. HMI melihat program serupa Polisi RW yakni Bhabinkamtibmas yang dinilainya justru belum berjalan maksimal.
"Seharusnya program Polisi RW tidaklah urgen untuk dilaksanakan, melainkan pibak kepolisian memaksimalkan program Bhabinkamtibmas," tegasnya.
Oleh karena itu, di akhir pernyataan sikapnya dikatakan, selaku kader HMI Megarezki menyatakan sikap, menolak Polisi RW direalisasikan di Sulawesi Selatan. (*).
Penulis: ABDUL
Editor: ABDUL
Di bagian lain pernyataan sikapnya diungkapkan, sesuai audience dengan pihak Polda Sulsel, 9 Juni 2023, pihak Polda Sulsel menuturkan bahwa hadirmya polisi RW sebagai bentuk upaya kepolisian menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, menjaga kamtibmas serta menjadi probleem solving di tengah masyarakat.
Komisariat HMI Megarezki justru menganggap program Polisi RW itu tidak realistis dengan mengacu pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I. HMI melihat program serupa Polisi RW yakni Bhabinkamtibmas yang dinilainya justru belum berjalan maksimal.
"Seharusnya program Polisi RW tidaklah urgen untuk dilaksanakan, melainkan pibak kepolisian memaksimalkan program Bhabinkamtibmas," tegasnya.
Oleh karena itu, di akhir pernyataan sikapnya dikatakan, selaku kader HMI Megarezki menyatakan sikap, menolak Polisi RW direalisasikan di Sulawesi Selatan. (*).
Penulis: ABDUL
Editor: ABDUL
Informasi: Berita ini juga dimuat NuansaBaru.ID, media partner Okesulsel.com (terverifikasi Dewan Pers).
