Kota Bekasi - Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdumajid (RSUDCAM) Kota Bekasi Yuli Swastiawati membantah soal adanya dugaan kutipan hingga besaran remunerasi pejabat eselon dilingkungannya.
Seperti diketahui, beredar kabar pendapatan remunerasi pejabat eselon di RSCAM dalam sebulan mencapai Rp45 juta sampai Rp150 juta, apalagi saat pencairan remunerasi ada dugaan kutipan yang ditujukan hal lain.
"Tidak sebesar itu. Akan tetapi Remunerasi itu di sesuaikan dengan pendapatan RSUD. Bisa saja nominal demikian, apabila pendapatan RSUD besar. Dan bisa saja Remunerasi itu tidak di dapat jika pendapatan tidak tercapai. Kalau sebesar itu, dua bulan saya sudah bisa beli mobil baru,"Kata Yuli saat dikonfirmasi di RSCAM Kota Bekasi, Kamis (08/06/23).
Dirinya mengakui bahwa RSUDCAM menerima banyaknya proposal kegiatan dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Dia menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelolanya tidak mengalokasikan anggaran untuk bantuan tersebut.
"Banyak proposal yang masuk, dan kita kasih pakai dana pribadi. Tapi itu tercatat oleh Humas agar tidak dapat double," ungkap Yuli
Yuli menjelaskan, pihaknya kerap diminta bantuan oleh organisasi maupun awak media. Padahal dia menegaskan tidak ada sumber dananya.
"Makanya kita kasih pakai uang pribadi," kata dia sembari menepis adanya dugaan kutipan uang kepada para pegawai untuk mensubsidi dana tak terduga tersebut.
"Terus saya tegaskan tidak ada kutipan ke para pegawai, apalagi potongan remunerasi," tambah dia.
Senada diungkap Hafiz Muhazir, Divisi Humas dan Bidang Hukum RSCAM Kota Bekasi. Dia menuturkan bahwa terkait pendapatan remunerasi adalah rahasia negara yang tidak bisa dikonsumsi secara publik.
"Saya bagian hukum di sini jadi punya hak menjelaskan dan menolak untuk menjawab pertanyaan terkait remunerasi, karena itu bersifat rahasia yang diatur dalam UU KIP," katanya.
Hafiz membeberkan, banyaknya proposal ormas dan kedatangan wartawan mensinyalir pihaknya merogoh kocek pribadi untuk memberikan bantuan. Sehingga mencuat adanya isu kutipan pejabat.
"Bahwa tidak ada kutipan. tetapi, jika ada proposal dari PMII, HMI itu ada dan di berikan dananya dengan pribadi baik dari Wadir atau Dirut," tandasnya. (GL)
