Inilah Peraturan Terbaru Pemerintah Tentang Mudik Lebaran 2021

Pemerintah Indonesia secara resmi melarang semua orang untuk mudik Lebaran pada tahun 2021. Ini peraturan terbaru yang melarang hal tersebut.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghapusan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pemberantasan Penyebaran Penyakit Coronavirus Tahun 2019 pada Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Barang siapa yang nekat mudik, sanksi dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam Pasal 93 yang menyebutkan bahwa pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta jika mereka melanggar aturan mudik ini.

Sementara itu, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi pemberlakuan karantina kesehatan.

Menurut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sejumlah angkutan yang akan dilarang saat mudik pada 2021, yakni kendaraan umum bermotor termasuk bus dan mobil penumpang, serta kendaraan bermotor perorangan termasuk mobil penumpang, mobil, bus, dan sepeda motor. (kendaraan pribadi).

Untuk kendaraan yang diperbolehkan mengemudi selama masa pelarangan mudik sesuai dengan Petunjuk Mudik Lebaran 2021 yaitu: kendaraan pimpinan instansi tinggi negara Indonesia, kendaraan darurat berpelat TNI / POLRI, kendaraan perusahaan untuk Petugas jalan tol, pemadam kebakaran, ambulans, jenazah, gerbong barang, tidak mengangkut penumpang, kendaraan untuk layanan darurat dan ibu hamil didampingi oleh keluarga inti, serta kendaraan pemulangan para imigran Indonesia, WNI dan pelajar di luar negeri dan pemulangan orang karena alasan khusus oleh pemerintah ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

Transportasi Darat

Wilayah metropolitan yang dikecualikan dari transportasi darat adalah:

  1. Medan, Deli Serdang, Binjai, Karo
  2. Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)
  3. Bandung Raya
  4. Semarang, Kendal, Demak, Ungaran dan Purwodadi
  5. Yogyakarta Raya
  6. Solo Raya
  7. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan
  8. Makassar, Sungguminasa, Takalar dan Maros

Kereta Api

Pengecualian penyelenggaraan angkutan penumpang di perkeretaapian perkotaan hanya berlaku di empat wilayah berikut, yaitu:

  1. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (termasuk Cikarang) dan Rangkas
  2. Padalarang, Bandung dan Cicalengka
  3. Kutaarjo, Yogyakarta dan Solo
  4. Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Mojokerto dan Gresik

Sanksi untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum yang tidak sesuai dengan Arahan Mudik Lebaran 2021 adalah sanksi putar balik atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Angkutan Laut

Untuk angkutan laut, terdapat kapal penumpang yang dibebaskan selama pelarangan mudik tahun 2021 yaitu:

  1. Kapal penumpang yang melayani pemulangan TKI, TKI dan / atau WNI yang terdampar dari pelabuhan negara perbatasan.
  2. Kapal penumpang pemulangan WNI yang bekerja di kapal niaga / kapal pesiar perusahaan asing.
  3. Kapal penumpang yang melakukan angkutan rutin untuk perjalanan dengan lokasi terbatas dalam satu kecamatan, kabupaten atau provinsi, dengan syarat pelayaran antar pulau atau pelabuhan di wilayah tersebut.
  4. Kapal penumpang yang menawarkan angkutan antar pulau khusus untuk TNI, Polri, ASN dan tenaga medis yang bertugas.
  5. Kapal penumpang yang menyediakan transportasi rutin untuk pengiriman di daerah perintis dan tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.
  6. Kapal penumpang dapat diizinkan untuk membawa logistik yang meliputi barang pokok dan esensial, obat-obatan dan peralatan medis, dan barang penting lainnya yang dibutuhkan oleh wilayah jika jumlah kapal kargo yang melayani suatu wilayah tidak mencukupi.
Baca Juga  Hati-hati! Inilah Sanksi Bagi Pelanggar Larangan Mudik Lebaran 2021

Bagi yang melanggar aturan, terdapat sanksi berat bagi operator yang melanggar aturan tersebut, yaitu: sanksi administratif berupa tidak diberikannya pelayanan di pelabuhan dan pencabutan izin SIUPAL sesuai langkah dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. ketentuan hukum.

Peraturan Angkutan Udara

Untuk angkutan udara yang dilarang pengoperasiannya selama masa pemblokiran 2021, yaitu:

  1. Larangan sementara atas penggunaan lalu lintas udara berlaku untuk lalu lintas udara komersial dan non-komersial.
  2. Operator yang menerapkan pengecualian dapat menggunakan izin rute yang ada atau aplikasi izin terbang (FA) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Selain itu, ada penerbangan yang dibebaskan dari larangan sementara:

  1. Penerbangan dengan pimpinan lembaga negara RI dan tamu negara.
  2. Penerbangan misi kedutaan, konsulat dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia.
  3. Penerbangan misi untuk penerbangan khusus pulang pergi (pulang pergi) yang melakukan pemulangan WNI atau WNA.
  4. Operasi penerbangan oleh penegak hukum, layanan keamanan dan penyelamatan.
  5. Operasi angkutan barang.
  6. Operasi penerbangan angkutan udara yang inovatif.
  7. Penerbangan operasional lainnya dengan persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Transportasi udara yang melanggarnya akan dikenai sanksi terhadap maskapai, serta sanksi untuk badan usaha maskapai yang tidak sesuai dengan kebijakan mudik 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *